GAMBARAN UMUM

POSTUR ABPD

Intensifikasi Pajak

Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah
Law enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Pajak
Peningkatan koordinasi kelembagaan external

Ekstensifikasi Pajak

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan di atas air
Elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD / Swasta melalui skema Public Private Partnership)
Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah, pendataan, dan start-up

Optimalisasi Penerimaan

Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi)
Penerapan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah
Menerapkan transaksi non tunai di seluruh objek retribusi
Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Capaian Penerimaan

Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19

Capaian Penerimaan

Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD
Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
Memberikan kemudahan mekanisme pembayaran deviden kepada BUMD
Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain

Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga
Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga
Mengoptimalkan Pendapatan BLUD
Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD

Koordinasi dan percepatan penyampaian Laporan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik
Kerjasama dalam intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mempercepat pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH)
Memberikan pelayanan yang prima dan kemudahan mekanisme pembayaran atas rekomendasi HGB/HPL kepada Wajib Bayar
Melakukan koordinasi atas Penyaluran hibah Jasa Raharja berdasarkan MoU dengan Jasa Raharja