PAJAK DAERAH 43,375 T

Intensifikasi Pajak
• Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
• Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah
• Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah
• Law enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
• Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Pajak
• Peningkatan koordinasi kelembagaan external

Ekstensifikasi Pajak
• Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan di atas air
• Elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD / Swasta melalui skema Public Private Partnership)
• Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah, pendataan, dan start-up

RETRIBUSI DAERAH 755,755 M

Optimalisasi Penerimaan
• Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi)
• Penerapan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah
• Menerapkan transaksi non tunai di seluruh objek retribusi
• Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Capaian Penerimaan
• Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 660,345 M

Capaian Penerimaan
• Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD
• Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
• Memberikan kemudahan mekanisme pembayaran deviden kepada BUMD
• Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain

LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 7,100 T

• Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga
• Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga
• Mengoptimalkan Pendapatan BLUD
• Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD

Kebijakan Pendapatan Transfer 16,873 T

• Koordinasi dan percepatan penyampaian Laporan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik
• Kerjasama dalam intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KEBIJAKAN LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3,422 T

• Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mempercepat pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH)
• Memberikan pelayanan yang prima dan kemudahan mekanisme pembayaran atas rekomendasi HGB/HPL kepada Wajib Bayar
• Melakukan koordinasi atas Penyaluran hibah Jasa Raharja berdasarkan MoU dengan Jasa Raharja